Menengok ke Pusat Perbenihan Hutan
“Kita harapkan nanti tahun depan, 2021, sudah selesai dan sudah berproduksi. Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16.000.000 bibit.”
JAKARTA - Pemerintah akan membangun pusat perbenihan skala besar di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Pusat perbenihan tersebut akan dibangun dengan luas 128 hektare.
Selain di Rumpin, pusat perbenihan juga akan dibangun di Kalimantan Timur seluas 120 hektare, yang akan mendukung Ibu Kota Negara yang baru.
Baca juga: Melindungi Hutan dari Food Estate
Selain itu juga akan dibangun di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara seluas 37,25 hektare; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur seluas 30 hektare; Mandalika, Nusa Tenggara Barat seluas 32,25 hektare; dan Likupang, Sulawesi Utara seluas 30,33 hektare.
Dalam kunjungannya ke pusat perbenihan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menargetkan selesainya pembangunan pada 2021 dengan produksi mencapai 16.000.000 bibit.
"Hari ini saya sedang di Kabupaten Bogor, tepatnya di Rumpin. Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun depan, 2021, sudah selesai dan sudah berproduksi. Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16.000.000 bibit," ujar Presiden Joko Widodo selepas peninjauan.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan, bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor.
Selain sebagai fungsi ekologi, Jokowi juga berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.
"Tadi saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin, Bogor, ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena ke depan, kita ingin mengembangkan green economy," ungkap Jokowi dalam keterangan tertulis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut, di setiap unit persemaian akan memproduksi bibit hingga di atas 10.000.000-15.000.000 per tahun dengan tanaman yang bernilai ekologis dan ekonomis.
Pembangunan persemaian dilakukan pada Januari 2021 dan akan ditata manajemen perbenihan yang baik.
Siti juga menerangkan, kebijakan untuk membangun persemaian dilakukan dalam konsep yang utuh, meliputi pembangunan fisik produksi bibit, didukung oleh kebijakan kelembagaan sebagai persemaian nasional bahkan internasional, manajemen persemaian, serta peningkatan sumber daya manusia ahli benih dan bibit tanaman kehutanan.
Sejak 2019 lalu, lanjut Siti, pemerintah sudah melakukan langkah korektif dalam hal pemulihan lingkungan.
Menurutnya, pusat-pusat persemaian dengan pola Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa dan Persemaian Permanen yang ada selama ini, masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan mengatasi kerusakan lingkungan.
Hal tersebutlah yang mendasari pemerintah membangun persemaian skala besar di beberapa wilayah.
Selain itu, penanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan dana APBN juga ditingkatkan dari 23.000 hektare rata-rata per tahun hingga 2018, menjadi 230.000 hektare pada 2019.
Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 terdapat penyesuaian, sehingga baru terlaksana 168.000 hektare atas dukungan APBN 2020 dan rehabilitasi kewajiban swasta pemegang izin tambang.
Padat karya penanaman mangrove dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga dilakukan hingga seluas 16.000 hektare di 2020.
Sebelumnya, penanaman mangrove hanya rata-rata di bawah 2.000 hektare per tahun.
Jokowi juga menegaskan, rehabilitasi mangrove seluas 630.000 hektare untuk dapat dilaksanakan, dan memerintahkan Menteri LHK untuk membangun persemaian skala besar untuk mangrove setidaknya sebanyak dua unit.
"Saya segera konsolidasikan jajaran KLHK untuk pembangunan Nursery Centre ini. Khusus di Rumpin akan kita kembangkan dari persemaian yang ada, yang dibangun dengan kerjasama Korea-Indonesia tahun 2008-2019, yang masih terbatas pada bobot teknik kultur jaringan dan kebun bibit percobaan, bukan skala produksi tapi hanya pada skala lab untuk pelatihan," terang Siti.
Baca juga: Mencari Dalang Kebakaran Hutan Papua
Menurut Siti, rencana Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Rumpin ini akan menjadi pedoman teknis pembangunan paralel pada lima persemaian modern lainnya di Indonesia.
"Semua akan dibangun start 2021, diawali Rumpin pada bulan Januari kemudian menyusul paralel di lima lokasi lainnya. Rancangan dan anggaran sudah ada, semua siap dilaksanakan dan akan disesuaikan dengan arahan Presiden," ungkap Menteri Siti.
