BOPPJ Diminta Jaga Nelayan dan Tambak Pantura
Jagad Tani - Pembangunan proyek Giant Sea Wall (GSW) diharapkan tidak menggusur ruang hidup nelayan kecil ataupun merusak kawasan budidaya perikanan di pesisir utara Jawa, pihak Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) pun diminta untuk memastikan hal itu.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, pelibatan masyarakat pesisir dan pegiat lingkungan peerlu dilibatkan sejak tahap perencanaan pembangunan proyek, agar komunikasi sosial berjalan secara terbuka dan partisipatif.
Baca juga: Mengapa Badak Jawa Bertahan di Ujung Kulon
Hal tersebut diungkapkan Riyono usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ sekaligus membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Dalam data bahan rapat BOPPJ, kawasan Pantura Jawa tercatat dihuni lebih dari 48 juta jiwa dengan 17 juta jiwa di antaranya berada di wilayah pesisir yang rentan terdampak banjir rob dan penurunan muka tanah.
Adapun pagu anggaran BOPPJ Tahun Anggaran 2027 yakni sebesar Rp481,11 miliar, alokasi program pengelolaan mitra dan komunitas masyarakat pesisir sebesar Rp7,91 miliar (1,64%), sedangkan belanja perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur sebesar Rp296,38 miliar (61,60%).
Berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi komunitas pesisir, Riyono mengingatkan proyek infrastruktur pesisir berskala besar bersinggungan langsung dengan alur pelayaran kapal nelayan, wilayah konservasi, serta pasokan air untuk tambak udang dan bandeng.
Dilanjutkan bahwa sebelum peroyek berjalan, penyelarasan peta zona ekonomi pesisir dari pihak BOPPJ dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu dilakukan. "Jangan sampai nanti Giant Sea Wall ini niat kita baik, tetapi komunikasi dengan masyarakat pesisirnya kurang," ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat pesisir memiliki dinamika sosial dan mata pencaharian yang harus dihormati melalui dialog panjang, bukan sekadar pendekatan teknokratis.
Riyono menjelaskan, keberhasilan pembangunan GSW juga harus diukur dari sejauh mana proyek tersebut melindungi 17 juta warga pesisir tanpa meminggirkan sektor perikanan rakyat.
"Tentu kawan-kawan NGO, kawan-kawan aktivis semua harus dilibatkan untuk memastikan bahwa satu, sumber penghidupan masyarakat kecil, pembudidaya, dan nelayan kecil tidak boleh diganggu, ada zona tangkap yang mereka harus lindungi," terangnya.
Menurutnya, zona budidaya juga harus dipastikan agar tidak mengganggu pasokannya. "Kemudian yang kedua adalah zona budidaya, ini juga penting untuk kita pastikan dengan Giant Sea Wall ini tidak akan mengganggu pasokan," imbuh Riyono.
"Untuk kepentingan pembudidaya terutama pembudidaya di wilayah Pantura itu budidaya mulai dari budidaya udang, budidaya bandeng ini kan banyak. Nah ini yang harus disimpulkan dengan nanti teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan," tukasnya.

