• 19 November 2026

Indonesia Perkuat Proyek Karbon Biru di COP31

uploads/news/2026/11/indonesia-perkuat-proyek-karbon-91126ac4363da61.jpg

Jagad Tani - Melalui penandatanganan Pernyataan Bersama (Joint Statement) dengan sejumlah mitra pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, upaya pengembangan proyek karbon biru Indonesia diperkuat.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pengembangan karbon biru merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat ekonomi biru sekaligus berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim global. 

Baca juga: Cegah PMK, 20 Sapi Pesisir Selatan Divaksinasi

"Indonesia memiliki potensi ekosistem karbon biru yang besar, khususnya mangrove dan padang lamun, sehingga perlu dikelola melalui tata kelola yang kuat, berbasis sains, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Trenggono dalam siaran pers, Rabu (18/11).

Dalam kegiatan COP31 di Turkiye, KKP diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menandatangani Pernyataan Bersama dengan Direktur Utama PT Lentera Karbon Indonesia (Lume Carbon), Rio Fafen Ciptaswara, dan CEO Apolownia, Theo Derache, terkait usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa.

Usulan yang disampaikan mencakup kegiatan restorasi dan rehabilitasi mangrove dan lamun berbasis solusi alam (nature-based solutions). Penandatanganan sekaligus sebagai langkah awal dan menjadi model pengelolaan instrumen Nilai Ekonomi Karbon dari sektor kelautan.

Pihak KKP selanjutnya akan memeriksa administrasi lanjutan dan pengecekan lapangan sesuai tugas, kewenangan, serta prosedur. Jika ditemukan kekurangan dokumen, pihak pengusul akan diminta melengkapi dokumen dan memberi penjelasan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, menilai Pernyataan Bersama tersebut merupakan dokumentasi penerimaan dokumen dan informasi awal dalam proses penyiapan usulan proyek.

Hal tersebut, lanjutnya, bukan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, pemberian hak karbon atau pemberian hak eksklusif dan prioritas kepada pihak pengusul. Setiap proyek tetap wajib memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak nya memastikan bahwa pengembangan karbon biru harus memberi manfaat bagi masyarakat pesisir. Regulasi baru mewajibkan penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism) dalam setiap proyek.

"Manfaat dari pengembangan karbon biru harus kembali kepada masyarakat pesisir. Karena itu, aspek perlindungan lingkungan, pelibatan masyarakat, transparansi, dan pembagian manfaat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan proyek karbon biru," tukasnya.

Related News