Bapanas Pastikan Stok Pangan Nataru 2026 Aman
Jagad Tani - Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), pemantauan harga, kelancaran distribusi, penguatan intervensi pasar, dan pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi pangan kian diperketat.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Hermawan, menilai, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, ketersediaan sejumlah komoditas pangan strategis diproyeksikan cukup hingga akhir tahun.
Baca juga: Cegah PMK, 20 Sapi Pesisir Selatan Divaksinasi
Adapun proyeksi stok akhir 2026 untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, yakni sebesar 13,93 juta ton, jagung 5,94 juta ton, gula konsumsi 1,92 juta ton, daging ayam ras 479,53 ribu ton, serta telur ayam ras 231,35 ribu ton.
“Berdasarkan perhitungan neraca pangan Badan Pangan Nasional, stok pangan strategis nasional, termasuk beras, ayam, dan telur, berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun,” jelas Hermawan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Komoditas Pangan Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, Senin (16/11).
Kecukupan stok nasional, lanjutnya, perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi antardaerah. Pemetaan wilayah surplus jadi salah satu langkah penting untuk memastikan pasokan dapat disalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan kenaikan harga.
“Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) perlu segera dipercepat agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang lebih terjangkau. Ketepatan sasaran penyaluran juga harus menjadi perhatian,” ungkap Hermawan.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Dadang Hartanto, menegaskan, pemantauan harga dan deteksi dini jadi bagian penting dalam pengendalian pangan menjelang Nataru. Hasil pantauan di lapangan menjadi dasar pemetaan wilayah yang memerlukan sekaligus penentuan langkah penanganan.
“Beberapa langkah sudah kami sepakati yaitu yang pertama tentu deteksi, data monitor di lapangan terkait dengan data-data harga ini, mana wilayah yang memiliki kerawanan,” terang Dadang.
Sepanjang 2026 hingga 13 November, telah dilaksanakan 4.086 kegiatan pengecekan lapangan. Kegiatan itu dilakukan untuk memantau pergerakan harga harian, serta mencegah praktik penimbunan dan penyimpangan distribusi pangan.
Untuk ketersediaan beras, Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten menguasai stok sekitar 133 ribu ton. Stok tersebut tersebar di wilayah DKI Jakarta dan Banten serta untuk mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Menurut Perwakilan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Arjun Siregar, penyaluran beras SPHP tetap berjalan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga beras, sekaligus untuk meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan GPM di berbagai titik.
“SPHP ini menjadi salah satu saluran yang digunakan dalam rangka mengendalikan harga beras. Saat ini masih tetap dilakukan dan tadi berdasarkan hasil rapat akan dilakukan upaya-upaya peningkatan GPM,” tukas Arjun.

