Pengelolaan Berbasis Data, Jaga Sumber Daya Ikan
Jagad Tani - Pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah menjadi landasan penting dalam mengkaji stok ikan, menentukan kuota tangkapan, hingga perumusan kebijakan pengelolaan perikanan agar bisa berjanan secara terukur dan berkelanjutan.
“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Minggu (15/11).
Baca juga: Gula Aren Cair Indonesia Diekspor ke Malaysia
Guna memperkuat langkah itu, Sakti menilai jika pihaknya telah menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dan 712.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat pada 11-13 November 2026.
Adapun Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan perikanan membutuhkan kerja bersama semua pihak, khususnya di sektor perikanan tangkap.
Menurutnya, KKP saat ini sedang menjalankan empat program prioritas yaitu Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.
“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan, pertemuan tahunan UPP menjadi forum koordinasi untuk merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan di masing-masing wilayah.
Agendanya mencakup penentuan titik sampling pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027. Pertemuan ini juga menyepakati penentuan lokasi sampling pendataan perikanan salah satunya di lokasi KNMP.
“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujarnya.
Melalui rangkaian pertemuan ini, KKP mendorong agar hasil diskusi tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi usulan rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang dapat ditindaklanjuti, dan inergi antar pihak menjadi kunci keberhasilannya.
“Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang,” pungkasnya.

