Jagad Tani - Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat pada empat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, memperkuat rencana pengelolaan hutan adat, kelembagaan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Melalui Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS) dan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mentawai penyusunan dan peninjauan RKPS dilakukan untuk menyelaraskan dukungan dalam pendampingan pengelolaan hutan adat.
Baca juga: Ketahui Rentang Waktu Tidur Berbagai Hewan Ternak
Kegiatan diawali koordinasi dan pemutakhiran data oleh Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Medan, UPTD KPH Pagai Sipora Unit XII, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta pendamping AMAN Mentawai.
Wilayah Sumatera Barat setidaknya memiliki lima unit Hutan Adat yang sudah ditetapkan, yakni meliputi empat unit di Kepulauan Mentawai seluas sekitar 6.907 hektare dan satu unit di Dharmasraya seluas sekitar 35 hektare.
Adapun dari empat MHA di Mentawai tersebut, tiga di antaranya telah memiliki RKPS, sedangkan MHA Uma Rokot menjadi sasaran fasilitasi penyusunan dokumen dalam kegiatan ini.
Menurut Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah, RKPS dinilai penting sebagai pedoman dalam pengelolaan kawasan dan pengembangan usaha.
“Melalui RKPS, masyarakat adat diharapkan mampu memetakan potensi wilayahnya, memperkuat kelembagaan, serta mengembangkan usaha produktif secara mandiri dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian hutan,” ungkapnya.
Untuk penyusunan RKPS MHA Uma Rokot, kunjungan lapangan melalui observasi kawasan Hutan Adat seluas 114 hektare ini serta diskusi kelompok lewat dialog penguatan kelembagaan bakal dilakukan di Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan.
Sementara itu, Ketua Kelompok Uma Rokot, Johni T. Oinan, menyampaikan harapan agar RKPS mendukung pengelolaan hutan adat sebagai ruang hidup sekaligus warisan leluhur.
“Kami berharap melalui penyusunan RKPS, potensi hutan dan usaha yang dimiliki masyarakat dapat dikelola lebih terarah, memberi manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang, tanpa meninggalkan adat serta kearifan lokal,” jelasnya.
Melalui penyusunan dan peninjauan RKPS, landasan pengelolaan hutan adat dinilai lebih terencana dan berkelanjutan. Sehingga mampu mendukung pengembangan usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian hutan adat di Kepulauan Mentawai.

