APTRI Minta Impor Gula Dihentikan
Jagad Tani - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, meminta pemerintah menghentikan kebijakan penambahan kuota impor gula kristal mentah (GKM) pada 2027.
Permintaan tersebut menurutnya bukan tanpa sebab, dikarenakan jumlah produksi gula konsumsi nasional pada 2026 dinilai sudah mencukupi kebutuhan masyarakat atau dalam kondisi surplus.
Baca juga: Integrasi Lebah Madu dan Pertanian Hasilkan Cuan
Program percepatan swasembada gula oleh pemerintah dinilai jadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian pangan nasional dengan target dua tahun. Sehingga peremajaan tebu seluas 100 ribu hektare per tahun dan modernisasi budi daya untuk memperkuat produksi dalam negeri.
"Jangan lagi berorientasi pada penambahan impor kalau produksi dalam negeri sudah cukup, untuk apa impor ditambah?" ujarnya, Senin (9/11). "Sebaliknya momentum surplus produksi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri gula nasional dan melindungi petani tebu rakyat."
Soemitro menekankan kebijakan impor tidak perlu dilakukan mengingat produksi nasional mampu memenuhi permintaan pasar. Adapun persoalan utama yang perlu jadi perhatian bukan lagi menambah pasokan melalui impor, melainkan memastikan gula produksi dalam negeri terserap optimal.
"Yang perlu digarisbawahi adalah produksi gula tahun ini cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat," sambungnya. "Kondisi tersebut dapat menekan harga dan mengganggu penyerapan gula hasil produksi petani tebu dalam negeri."
Dilanjutkan bahwa, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan impor terhadap keberlangsungan usaha petani. Sebab, ketika gula impor terus masuk sementara produksi dalam negeri mencukupi, petani berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Jangan sampai ketika petani dan pabrik gula dalam negeri sudah mampu memproduksi gula untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah justru membuka keran impor lebih besar. Ini tentu tidak memberikan kepastian bagi petani tebu," tegasnya.
Soemitro menilai, kebijakan penghentian impor ketika produksi domestik mencukupi merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani tebu nasional. Selain menjaga kepastian pasar, langkah tersebut juga akan mendorong industri gula dalam negeri semakin kuat dan mandiri.
"Dengan produksi yang sudah mencukupi, prioritas pemerintah semestinya beralih dari membuka keran impor menjadi memastikan hasil produksi gula petani dalam negeri terserap di pasar," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pihaknya saat kunjungan kerja di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026 guna mempercepat swasembada gula nasional.
Dalam kunjungannya, Amran meninjau pengembangan areal tebu baru di Lampung yang telah mencapai sekitar 30 ribu hektare, dan diharapkan bisa memproduksi sekitar 100 ton untuk satu hektare.
Disebutkan pula jika sekitar 86% tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Untuk itu anggaran sekitar Rp1,7 triliun disiapkan, guna membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan tebu baru yang lebih produktif.
"86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Kami diberi anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru," kata Amran. "Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih," tukasnya.
