Hadapi Tantangan Usaha, Sektor Perunggasan Perlu Pembenahan
Jagad Tani - Pembenahan sektor perunggasan perlu terus dilakukan, untuk menjawab persoalan biaya produksi, akses pakan, dan kepastian pasar. Demi membantu peternak dalam menghadapi tantangan usaha dan menjaga keberlangsungan produksi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), Mulyadi Atma, agar terjalin komunikasi antara pemerintah dan peternak untuk menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Baca juga: Belajar di Kebun Siswa TK Panen Terung
“Kami mengajak seluruh pihak, khususnya para tokoh peternak yang bernaung dalam asosiasi dan koperasi, mengedepankan dialog untuk mencari solusi. Terutama dalam membenahi tata niaga serta menelusuri praktek-praktek yang merugikan peternak rakyat,” ujar Mulyadi.
Bagi peternak, perbaikan sektor perunggasan membutuhkan kerja bersama, demi menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat, program yang telah berjalan perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Dalam pertemuan bersama peternak di Jakarta pada 9 Oktober 2026 lalu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menilai pihaknya juga tidak akan membiarkan peternak menghadapi persoalan usahanya sendiri.
“Saya tidak akan membiarkan peternak berjalan sendiri. Kami akan membela semaksimal mungkin dan saya pertaruhkan segalanya,” ungkap Amran.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi peternak unggas rakyat saat ini yaitu biaya pakan yang mempengaruhi biaya produksi, sehingga dilakukan distribusi jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan perluasan akses bahan baku pakan melalui koperasi.
“Yang mendesak sekarang, jagung yang ada di gudang didistribusikan sambil dilakukan pengadaan. Masih ada kuota SPHP 150.000 ton dan itu cukup,” sambungnya.
Selain itu, Amran juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga agar tidak merugikan peternak maupun konsumen. Saat meninjau rantai pasok ayam dan telur di Gunungkidul pada 15 Oktober 2026, ia mengingatkan perlunya pembenahan tata niaga.
“Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen,” tegas Mentan Amran.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan peternak perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keterjangkauan pangan. Pembenahan tata niaga, kelancaran distribusi, dan pengawasan rantai pasok diperlukan agar hubungan antara produsen dan konsumen berjalan lebih sehat serta manfaat kebijakan dapat dirasakan kedua pihak.
Sementara itu, Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTMT, Eti Marlina, yang menaungi anggota asosiasi dan koperasi di Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek, mengatakan program itu telah membantu peternak di sejumlah daerah.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih," ujar Eti. "Untuk program-programnya yang sudah membantu kami, penyaluran jagung SPHP SK satu, SK dua, dan akan SK tiga, dan pembelian BKK melalui Berdikari yang dibeli oleh koperasi-koperasi kami.”

