Degradasi Kawasan Pesisir Pantura Perlu Penanganan Komprehensif
Jagad Tani - Kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa menghadapi ancaman yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penurunan muka tanah, hingga tekanan akibat perkembangan aktivitas ekonomi.
Riyono, anggota Komisi IV DPR RI menilai keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa atau BOPPJ) dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan Pantura Jawa secara komprehensif.
Baca juga: Jawa Timur Role Model Kebijakan Penyelamat Pangan
“Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, khususnya daerah-daerah yang ada di pesisir Pantai Utara Jawa, ini memang sudah menjadi pekerjaan lama sebelum badan ini terbentuk,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis nya di Parlementaria, Kamis (1/10).
Perubahan iklim yang semakin anomali, lanjut Riyono, turut memengaruhi kondisi fisik kawasan pesisir. Penurunan muka tanah jadi salah satu persoalan dan ancaman banjir rob di sejumlah wilayah Pantura, mulai dari Jakarta hingga Demak, termasuk Pekalongan, Kendal, dan Semarang.
“Ini kan menjadi salah satu ancaman serius berkaitan dengan kondisi secara fisik, kenapa perlunya badan ini dibentuk untuk penanganan secara komprehensif,” terangnya.
Selain ancaman ekologis, berkembangnya aktivitas industri dan kawasan ekonomi di sepanjang pesisir, membuat tekanan pembangunan di wilayah Pantura meningkat. Kondisi ini membuatnya perlu penanganan di bidang lingkungan, infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Riyono juga mengingatkan soal pentingnya pengelolaan Pantura secara menyeluruh. Upaya ini penting, sebab pendekatan pembangunan harus berjalan beriringan dengan pendekatan ekologis agar degradasi kawasan pesisir dapat dicegah.
“Sekitar 15 tahun yang lalu saya sudah mengingatkan dan sudah memberikan masukan tentang bagaimana wilayah Pantura ini harus dijaga secara komprehensif dari sisi pendekatan infrastruktur ataupun juga pendekatan ekologi untuk menghindari degradasi yang semakin parah,” tuturnya.
Oleh karena itu, Riyono menilai BOP Pantura Jawa dapat menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi dan memastikan penanganan kawasan Pantura bisa dilakukan secara terpadu, dan diperlukan agar berbagai ancaman di kawasan pesisir dapat ditangani secara terintegrasi.
