Direktur WFP Bahas Soal Antisipasi Bencana Indonesia
Jagad Tani - Direktur World Food Programme (WFP) di Indonesia, Jennifer Rosenzweig, menekankan pentingnya mengintegrasikan aksi antisipasi (anticipatory action) ke dalam sistem penanggulangan risiko bencana di Indonesia.
Menurutnya, aksi antisipasi tidak seharusnya hanya menjadi program atau proyek yang dijalankan oleh satu lembaga tertentu saja, melainkan perlu menjadi bagian dari sistem yang terinstitusionalisasi.
Baca juga: Lindungi Satwa, Negara Ini Tutup Kebun Binatang
Hal itu disampaikan oleh Jennifer saat menjadi pemateri dalam Conference A bertajuk “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” pada Kamis (13/8), di pameran B2B internasional Emergency Disaster Reduction & Rescue (EDRR) Indonesia 2026.
Dalam pemaparannya, dikatakan bahwa perjalanan menuju institusionalisasi aksi antisipasi perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis bukti. Tahapannya dimulai dari pelaksanaan proyek percontohan (pilot), latihan, konsolidasi, hingga akhirnya menjadi bagian dari sistem kelembagaan.
“Yang paling penting adalah bahwa aksi antisipasi bukan program atau proyek yang dilakukan oleh WFP atau sebuah institusi. Sebaliknya, aksi antisipasi harus terintegrasi ke dalam sistem dan menjadi institusionalisasi,” ujar Jennifer di Hall D2, JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Ia menilai proses tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, organisasi internasional, badan-badan PBB, serta berbagai mitra di Indonesia. Pengembangan aksi antisipasi pun membutuhkan kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, agar pendekatan yang diterapkan sesuai dengan konteks Indonesia.
Menurut Jennifer, perjalanan aksi antisipasi di Indonesia mulai berkembang sekitar 4-5 tahun lalu, lewat pembahasan dengan sejumlah pihak, termasuk dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pada tahap awal, pemerintah bersama organisasi internasional dan mitra lainnya melakukan pemetaan untuk melihat kemungkinan penerapan aksi antisipasi di Indonesia. Kajian itu kemudian dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan.
“Ini bukan hanya pembicaraan yang terjadi di tingkat nasional, tetapi semuanya juga harus dilaksanakan di tingkat daerah,” ucapnya dihadapan para peserta konferensi.
Ia menjelaskan, penerapan di tingkat daerah menjadi penting karena aksi antisipasi tidak akan berjalan apabila hanya dibahas pada level nasional tanpa adanya upaya nyata untuk mengintegrasikan dan mengaplikasikannya di daerah.
Dari proses tersebut, berbagai bukti internasional dan praktik terbaik kemudian dipelajari untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Pendekatan yang dianggap efektif di negara lain tidak serta-merta diterapkan begitu saja, melainkan diadaptasi agar dapat bekerja dalam konteks Indonesia.
Jennifer menyebut Indonesia kini telah memasuki tahap konsolidasi dan institusionalisasi. Pada fase tersebut, berbagai praktik yang selama ini dilakukan WFP maupun organisasi lainnya perlu dikumpulkan, disinergikan, dan dikembangkan menjadi strategi yang lebih matang.
“Sekarang kita berada di fase nomor empat, yaitu fase konsolidasi, bagaimana mengumpulkan praktik-praktik yang sudah dilakukan, baik oleh WFP maupun organisasi lainnya, untuk bisa disinergikan dan dibuat strategi yang lebih matang,” ujarnya.
Ke depannya, menurut Jennifer, penguatan kelembagaan aksi antisipasi membutuhkan dukungan praktis, peningkatan kapasitas, serta perencanaan pembiayaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, aksi antisipasi diharapkan bukan hanya menjadi proyek percontohan saja, tetapi dapat dijadikan sebagai mekanisme yang saling berhubungan dalam penanggulangan bencana di Indonesia, sehingga risiko dan dampak terhadap masyarakat dapat ditekan.
