• 26 May 2026

Ekonomi Biru Jadi Arah Pembangunan Maluku Utara

uploads/news/2026/04/ekonomi-biru-jadi-arah-939087ca99fee6d.jpg

Jagad Tani - Hamparan biru yang mengepung 70 persen wilayah lautan di provinsi Maluku Utara (Malut), kini menjadi arah pembangunan wilayahnya, dan bukan lagi sekadar bergantung pada hasil bumi di daratan. 

Melalui Forum Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk "Menata Masa Depan Perikanan Malut" di Ballroom Bella Hotel Ternate, Sabtu (11/04), Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebagai pembicara menegaskan komitmennya untuk memutus mata rantai kemiskinan di wilayah pesisir.

Baca juga: Hamparan Karpet Bunga Kagawa, Manjakan Mata Pengunjung

Meski kaya akan potensi laut, kenyataan di lapangan menunjukkan nelayan lokal masih berjuang di garis kemiskinan. Sherly memaparkan strategi Hilirisasi Perikanan sebagai kunci pembuka kesejahteraan nelayan Malut.

"Tanpa hilirisasi dan keterlibatan swasta, potensi laut kita hanya akan tersimpan di bawah air tanpa nilai ekonomi bagi rakyat," tegas Gubernur Sherly. 

Sedikitnya terdapat 4 (empat) pilar transformasi yang diusung Gubernur meliputi Modernisasi Armada, dengan berfokus pada kapal 5–20 GT agar nelayan bisa mengakses BBM subsidi dan menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.

Kemudian Revitalisasi Rantai Dingin, yakni memperkuat cold storage dan pabrik es di pusat-pusat strategis seperti kawasan Dufa-Dufa Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Selatan.

Lalu dilakukan Hilirisasi dan Offtaker, yakni memastikan adanya industri pengolahan agar harga ikan tidak jatuh saat panen melimpah.  Serta Investasi Sehat, dengan menciptakan iklim profitable bagi investor melalui skema profit sharing yang adil.

Sementara itu, menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, Malut memiliki Tambang Protein yang jika dikelola dengan teknologi satelit (GIS) dan prinsip Maximum Suatainable Yield (MSY), hasilnya akan sangat masif.

"Pengembangan 10.000 hektar tambang udang vaname saja bisa menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp45 triliun. Itu 3 (tiga) kali lipat dari total APBD Maluku Utara saat ini," ungkap Rokhmin.

Adapun masukan dari akademisi,  seperti Prof. Dr. Djanib Ahmad, mengingatkan pentingnya aspek sosiologis atau "genetika nelayan" agar bantuan tidak salah sasaran. Isu stunting di desa pesisir menjadi catatan penting yang harus diselesaikan lewat asupan protein ikan dari hasil laut sendiri.

Namun bagi Sherly, keberhasilan kebijakan ini nantinya tidak sekadar diukur lewat deretan angka-angka semata, melainkan kesuksesan yang akan diraih.

"Indikator kesuksesan kita adalah saat anak-anak nelayan bisa tersenyum dan bersekolah tinggi dari hasil keringat orang tua mereka di laut," pungkasnya. 

Related News